Jabatan Boris Johnson Terancam Lengser - idnews.co.id

Rabu, 06 Juli 2022

Jabatan Boris Johnson Terancam Lengser

IDNEWS.CO.ID  - Jabatan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson berada di ujung tanduk setelah dua menteri kabinetnya mengundurkan diri dan sejumlah anggota parlemen mendesaknya untuk mundur.

PM Inggris Boris Johnson Foto: CNN Indonesia

Menteri keuangan dan menteri kesehatan Inggris serta beberapa pejabat di bawah mereka meletakkan jabatan pada Selasa (5/7/2022) kemarin.

Mereka mengatakan tak bisa lagi bekerja untuk pemerintah setelah serangkaian skandal menghantam pemerintahan Johnson.

Meski seruan agar Johnson mengundurkan diri terus meluas, dia bertekad untuk tetap menjabat dengan menunjuk pengusaha yang juga Menteri Pendidikan, Nadhim Zahawi, sebagai Menkeu yang baru.

“Saya menduga kami akan terpaksa menyeretnya, menendang dan meneriakinya (agar keluar) dari Downing Street. Tapi jika kami harus melakukannya seperti itu maka kami akan melakukannya,” kata seorang anggota parlemen dari partai Konservatif dikutip dari Reuters, Rabu (6/7/2022).

Johnson, mantan jurnalis dan Wali kota London yang mewakili wajah Inggris pasca Brexit, memenangi pemilihan secara telak pada 2019.

Sejak itu, pemerintahannya mengambil pendekatan agresif dan tak jarang memicu kekisruhan.

Selain itu, kepemimpinan Johnson diwarnai berbagai skandal dan salah langkah selama beberapa bulan terakhir.

Johnson bahkan pernah didenda polisi karena melanggar penguncian COVID-19 dan sebuah laporan yang memberatkan diterbitkan tentang kelakuan para pejabatnya di Downing Street yang melanggar aturan pembatasan COVID-19 yang mereka buat sendiri.

Ada juga kebijakan yang berubah arah, pembelaan pada anggota parlemen yang melanggar aturan lobi, dan kritik. Johnson juga dinilai tak cekatan mengatasi krisis yang membuat banyak warga Inggris kesulitan menghadapi kenaikan harga pangan dan bahan bakar.

The Times of London mengatakan “Rentetan ketidakjujuran Johnson betul-betul merusak pemerintahan yang efektif. Demi kebaikan negara ini, dia harus pergi,” kata harian itu.

Drama terbaru di jantung kekuasaan Inggris muncul ketika ekonomi merosot tajam. Para ekonom mengingatkan bahwa negara itu bisa jatuh ke dalam resesi.

Skandal terakhir muncul ketika Johnson meminta maaf telah menunjuk seorang anggota parlemen yang pernah dilaporkan dalam kasus pelanggaran seksual, untuk ditugaskan di partainya.

Skandal itulah yang mendorong Rishi Sunak mundur sebagai Menteri Keuangan dan Sajid Javid sebagai Menteri Kesehatan serta setengah lusin pejabat junior juga ikut mengundurkan diri.

“Jelas bagi saya bahwa situasi ini tidak akan berubah di bawah kepemimpinan Anda, dan Anda telah kehilangan kepercayaan dari saya juga,” kata Javid dalam surat pengunduran dirinya.

Mereka yang mundur menyebutkan bahwa Johnson tidak memiliki penilaian, standar, kemampuan untuk mengatakan kebenaran.

Jajak pendapat singkat YouGov menunjukkan bahwa 69 persen warga Inggris berpendapat Johnson harus turun dari kursi Perdana Menteri.

Kendati demikian, para anggota kabinet lain di pemerintahan saat ini masih mendukungnya.

“Saya mendukung penuh perdana menteri. Saya prihatin melihat kolega-kolega baik mengundurkan diri, tetapi kami punya tugas besar untuk dilakukan,” kata Menteri Skotlandia Alister Jack.

Satu bulan lalu, Johnson lolos dalam pengumpulan suara mosi tidak percaya oleh para anggota parlemen Konservatif, dan menurut aturan partai dia tidak akan menghadapi mosi seperti itu lagi selama setahun. Namun, beberapa anggota parlemen berusaha mengubah aturan itu.

Johnson juga diselidiki oleh sebuah komite atas dugaan telah membohongi parlemen terkait pelanggaran penguncian COVID-19 yang dilakukannya.

Jika Johnson lengser, proses untuk mencari penggantinya akan memakan waktu beberapa bulan.

Dua setengah tahun yang lalu, Johnson meraup suara mayoritas di parlemen dengan janji akan menyelesaikan persoalan bertahun-tahun sejak Inggris keluar dari Uni Eropa (Brexit).

Namun sejak itu, cara dia menangani pandemi telah menuai kritik dan pemerintahannya bergerak dari satu masalah ke masalah lainnya.

Meski Johnson meraih pujian atas dukungannya kepada Ukraina, hal itu tidak mampu mengerek popularitasnya dalam jajak-jajak pendapat.

Peringkat Konservatif berada di bawah partai Buruh oposisi, dan popularitas Johnson anjlok ke titik terendah sepanjang kariernya.

Gaya pemerintahannya yang agresif kepada Uni Eropa telah membebani mata uang Inggris, memperparah inflasi yang diprediksi akan menembus angka 11 persen.

“Setelah semua kebusukan, skandal dan kegagalan ini, jelas bahwa pemerintahannya kini mulai runtuh,” kata Ketua Partai Buruh Keir Starmer. (ndi)

Bagikan artikel ini

Tambahkan Komentar Anda
Disqus comments