IDNEWS.CO.ID – Aliansi Masyarakat Jakarta Barat mendesak Inspektorat DK Jakarta, komisi ASN, dan Polda Metro Jaya memeriksa walikota Jakarta Barat.
Pasalnya, terdapat dugaan manipulasi dan perubahan nilai calon Dewan Kota (Dekot) Jakarta Barat yang baru saja diumumkan oleh penjabat gubernur DKI Jakarta.
“Diduga terjadi perubahan nilai oleh walikota Jakarta Barat karena hasil seleksi Dewan Kota Jakarta Barat tidak sebagaimana mestinya,” ungkap Amilin, koordinator Aliansi Masyarakat Jakarta Barat dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (28/12/2024).
“Karena itu, Aliansi Masyarakat Jakarta Barat akan melaporkan hal ini ke Inspektorat DK Jakarta, komisi ASN, dan Polda Metro Jaya,” ungkap dia.
Amilin menuturkan, indikasi manipulasi dan perubahan nilai diketahui setelah peserta seleksi calon Dekot dengan nilai terendah tiba-tiba menjadi peserta dengan nilai tertinggi.
“Salah satu peserta seleksi di Kecamatan tambora, kembangan, Kebon Jeruk, Palmerah, dan Grogol Petamburan, diketahui menjadi peserta dengan akumulasi nilai terendah dari Pansel, tapi setelah diumumkan menjadi peserta dengan nilai tertinggi. Kami duga ada permainan orang dalam,” beber Amilin.
Karena itu, pihaknya akan mengambil langkah hukum sebagai fungsi kontrol masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintahan yang baik dan demokratis.
“Selain akan melaporkan ke Inspektorat DKI Jakarta, Komisi ASN, dan Polda metro jaya, kami meminta penjabat gubernur DKI Jakarta membatalkan SK Gubernur No. 854 Tahun 2024 Tentang Penetapan Dewan Kota/Dewan Kabupaten Periode Tahun 2024-2029,” tegas dia.
“Kami juga mendesak DPRD DKI Jakarta meminta keterangan penjabat gubernur dengan membentuk Pansus untuk menyelidiki dugaan manipulasi dan perubahan nilai seleksi Dewan Kota Jakarta Barat,” pungkas Amilin. (bhd)
