Berita  

Bank Jakarta Dorong Lima Agenda Percepatan Obligasi Daerah

IDNEWS.CO.ID – Bank Jakarta mendorong lima agenda percepatan penerbitan obligasi daerah guna memperkuat kapasitas pembiayaan pembangunan di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat dan tekanan fiskal pemerintah daerah.

Lima agenda tersebut meliputi penyamaan persepsi mengenai fungsi obligasi daerah, penerapan skema pembayaran berbasis pendapatan proyek, penyiapan proyek yang layak dibiayai (bankable), kepastian hukum dan perlindungan investor, serta pelaksanaan proyek percontohan (pilot project).

Direktur Utama Bank Jakarta Agus H Widodo, mengatakan obligasi daerah tidak seharusnya hanya dipandang sebagai instru menuntuk menutup kekurangan anggaran akibat pengurangan transfer ke daerah (TKD). Sebaliknya, instrumen pembiayaan tersebut harus menjadi tambahan investasi untuk mempercepat pembangunan.

“Obligasi daerah ini harus dilihat sebagai upaya memperkuat kapasitas pembiayaan pembangunan di daerah. Bukan semata-matakarena adanya pemotongan anggaran transfer kedaerah, tetapi kebutuhan pembangunan terus meningkat dan ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik juga semakin tinggi,” kata Agus dalam Diskusi Panel bertema Kesiapan Daerah dan Ekosistem Pasar Modal, Memetakan PeluangObligasi Daerah di Tengah Tekanan Fiskal, dalamrangkaian Saresahan Nasional di Gedung Nusantara IV DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (18/11).

Menurut Agus yang juga menjabat sebagai KetuaUmum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) ini, kebutuhan pembangunan daerah tidak bisa terus bergantung pada mekanisme penganggaran APBD tahunan.

Sejumlah proyek strategis membutuhkan pembiayaan dalamjumlah besar dan waktu yang relatif cepat, seperti pembangunan rumah sakit daerah berstandar nasional, penyediaan air bersih, hingga pengembangan transportasi publik.

Dia menilai, apabila seluruh kebutuhan tersebuthanya mengandalkan APBD, proses pembangunan berpotensi berjalan lebih lambat. Karena itu, obligasi daerah dapat menjadi alternatif untuk memperbesar kapasitas investasipemerintah daerah.

Agus mengungkapkan, meskipun kerangka regulasi penerbitan obligasi daerah sudah tersedia, instrumen tersebut hingga kini belumbenar-benar terealisasi.

Sejumlah landasan hukum telah diterbitkan, di antaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024, POJK Nomor10 Tahun 2024, serta ketentuan teknis Kementerian Keuangan.

Salah satu persoalan yang perlu diluruskan, lanjutnya, adalah kekhawatiran bahwa pembayaran obligasi daerah akan membebani APBD pada tahun-tahun berikutnya, terutama ketika masa jabatan kepala daerah telah berakhir.

“Obligasi daerah seharusnya tidak menjadi substitusi anggaran akibat pemotongan TKD. Instrumen ini harus menjadi tambahan investasi. Kalau sebelumnya kapasitas investasi daerah 100, dengan adanya obligasi seharusnya bisa meningkat menjadi 120 atau 130,” jelasnya.

Pendapatan Proyek

Dalam agenda kedua, Agus menekankan, pentingnya skema pembiayaan yang mengaitkan pembayaran obligasi dengan pendapatan proyek yang dibiayai. Dengan demikian, kewajiban pembayaran tidak sepenuhnya bergantung pada alokasi APBD.

Sebagai contoh, pembangunan transportasi publik dapat menghasilkan pendapatan operasional yang digunakan untuk membayar kewajiban obligasi. Begitu pula pembangunan rumah sakit daerah yang pendapatannya dapat menjadi salah satu sumber pengembalian pembiayaan.

“Kalau obligasi digunakan untuk membangun transportasi publik, sumber pembayarannya bisa berasal dari pendapatan operasional transportasi tersebut. Begitu juga rumah sakit, bisa dari pendapatan dan perputaran usaha rumah sakit,” papar dia.

Skema tersebut dinilai dapat mengurangi risiko pembebanan APBD sekaligus memberikan kepastian kepada pemerintah pusat dan investor mengenai sumber pembayaran obligasi.

Agenda ketiga adalah menyiapkan daftar proyekatau pipeline yang layak dibiayai. Pemerintah daerah diminta menginventarisasi proyek-proyek pembangunan yang memiliki perencanaan matang, kelayakan ekonomi, serta potensi pendapatan yang jelas.

Selanjutnya, agenda keempat menyangkut kepastian hukum, transparansi, dan perlindungan bagi investor.

Menurut Agus, ketiga aspek tersebut penting untuk membangun kepercayaan pasar terhadap instrumen obligasi daerah.

Sementara agenda kelima adalah mendorong pelaksanaan proyek percontohan. Pemerintah daerah dapat memulai penerbitan obligasi untuk satu atau dua proyek terlebih dahulu sebagai model penerapan sebelum diperluas ke daerah lain.

Alternatif Pembiayaan

Selain obligasi daerah, Agus juga menawarkan skema sindikasi antar-Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai alternatif pembiayaan pembangunan berskala besar.

Dia menyebutkan, jika seluruh aset BPD digabungkan, nilainya telah mencapai sekitar Rp1,1 triliun. Jumlah tersebut menempatkan BPD dalam kelompok lima besar industri perbankan nasional.

Sementara penyaluran kredit BPD mencapai sekitar Rp660 triliun, dengan dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun hampir Rp800 triliun.

Menurut Agus, potensi tersebut dapat dioptimalkan untuk mendukung pembiayaan proyek infrastruktur dan pelayanan publik melalui kerja sama sejumlah BPD.

Dia mencontohkan, pembangunan instalasi pengolahan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Bekasi atau kawasan Jatiluhur dapat dibiayai melalui sindikasi beberapa BPD.

Skema ini diperlukan karena pembiayaan proyek bernilai besar tidak selalu dapat ditanggung satu bank daerah.

Selain keterbatasan kapasitas pendanaan, terdapat ketentuan batas maksimum pemberian kredit (BMPK) yang harus dipatuhi perbankan.

“Kalau hanya mengandalkan satu bank daerah, tentu ada keterbatasan dalam penyaluran kredit karena ketentuan BMPK. Melalui sindikasi, kapasitas pembiayaan beberapa BPD bisa digabungkan. Sehingga proyek yang lebih besardapat dibiayai bersama,” tutur dia.

Agus menegaskan, BPD siap mengambil bagian lebih besar dalam pembiayaan pembangunandaerah. Selama ini, menurut dia, masih terdapat anggapan bahwa bank daerah hanya berfokus pada pembiayaan kebutuhan aparatur sipil negara (ASN).

Padahal, BPD juga telah menyalurkan pembiayaan ke berbagai sektor produktif. Termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dia mencontohkan peluang pembiayaan pengembangan layanan transportasi Trans Jatim agar jangkauannya semakin luas hingga seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur.

Bahkan, melalui skema sindikasi antar-BPD, pembiayaan proyek dengan kebutuhan dana Rp5 triliun hingga Rp10 triliun dapat menjadi salah satu alternatif yang dipertimbangkan pemerintahdaerah.

“Kalau pemerintah daerah memberikan kesempatan kepada BPD untuk terlibat lebih jauh dalam pembiayaan proyek pembangunan, kami siap berkontribusi melalui skema sindikasi,” pungkas dia.

Adapun dalam kegiatan tersebut hadir Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Direktur Eksekutif Departemen Penilaian Emiten, Perusahaan Publik, Perizinan Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon I Made Bagus Tirthayatra, dan Direktur Investment Banking Mandiri Sekuritas Juwita Lestari. (bhd)