IDNEWS.CO.ID – Menteri ESDM Arifin Tasrif murka karena Shell hingga saat ini belum melakukan aktivitas di Blok Masela, Provinsi Maluku.
Luapan kemarahan Menteri ESDM dinilai para tokoh Maluku tidak berdampak apapun jika tidak dibarengi tindakan tegas.
Sebagaimana dilontarkan Amir Hamzah, Tokoh Maluku, yang meminta Menteri ESDM memberikan batas waktu kepada Shell.
Shell serius atau tidak.
Jika tidak, maka harus secepatnya diputus. Ganti dengan perusahaan atau investor baru.
Lalu, mengubah pola kerja sama.
Selanjutnya, pembahasan dan penentuan pelaksanaan operasional eksplorasi Blok Masela sebaiknya dilaksanakan setelah pergantian rezim.
“Saya ikuti perkembangan Blok Masela ini mulai sejak disponsori Engelina Pattiasina dalam beberapa kali pertemuan dengan pejabat tinggi negara untuk membicarakan pengelolaan Blok Masela,” ujar Amir Hamzah yang juga Pengamat Kebijakan Publik ini, Kamis (1/6/2023).
Pertemuan pertama, itu berlangsung di kantor Menko Maritim dan ESDM waktu itu menterinya Rizal Ramli, pada 7 Oktober 2015.
Intisari dari pertemuan itu, adalah tuntutan kepada pemerintah agar supaya pengelolaan Blok Masela dilakukan secara on shore bukan off shore.
Ketika itu, permintaan ini disambut positif Menko Rizal Ramli.
Namun karena usul itu belum mendapat respons dari Presiden Jokowi, maka atas prakarsa Engelina Pattiasina -Archipelago Solidarity Foundation- diadakan lagi pertemuan antara tokoh-tokoh masyarakat Maluku termasuk para akademisi Universitas Pattimura dan Universitas Darussalam.
Maka, diadakan lagi pertemuan dengan Ketua Watimpres (Sidarto Danusubroto) pada 16 Februari 2016, di Kantor Watimpres.
Dalam pertemuan tersebut, masyarakat Maluku mempertegas tuntutannya agar pengelolaan Blok Masela dilakulan secara off shore.
Dalam pertemuan saat itu, sebagai salah seorang anak bangsa asal Maluku berdarah Arab, meminta kepada Watimpres untuk menyampaikan kepada Presiden Jokowi jika pengelolaan Blok Masela tidak dilakukan secara off shore maka akan membuat pernyataan tentang Maluku merdeka.
Hal tersebut nampaknya mendapat perhatian serius dari Ketua Watimpres yang segera melaporkan hasil pembicaraan tersebut dan memperdengarkan rekaman pembicaraannya kepada Presiden Jokowi.
Dalam kaitan itu maka bersama sama keluarga besar Archipelago Solidarity Foundation merasa bangga bahwa pertemuan itu telah menggerakkan hati Presiden Jokowi untuk membuat keputusan pengelolaan Blok Masela akan dilakukan secara off shore.
Keputusan Presiden Jokowi ini diumumkan pada 16 Maret 2016 (sebulan setelah pertemuan kami dengan Watimpres) dan keputusan ini diumumkan Presiden Jokowi di Bandara Supadio Pontianak saat melakukan kunjungan kerja Kalimantan Barat.
Izin ke pihak shell telah tiga tahun berlalu, tapi sampai saat belum ada aktivitas di Blok Masela.
Kondisi keuangan dan moneter global sedang dalam gangguan pun dimaklumi.
Sehingga, mungkin saja kemampuan finansial Shell terganggu.
Kendati demikan, Shell tidak terbuka.
“Ketidakterbukaan Shell dipengaruhi sikap Menteri ESDM yang kurang tegas terhadap sikap Shell yang cenderung merugikan kita, khususnya masyarakat Maluku,” tandas Amir.
Menilik kondisi tersebut, ternyata Shell tidak mau mundur.
Dengan ketidakmampuannya memenuhi perjanjian kerja sama kenapa Menteri ESDM tidak memiilki keberanian untuk memutuskan perjanjian kerja sama dan mengusir Shell dari Blok Masela.
“Yang saya khawatirkan adalah pengaruh perkembangan geo-politik baik pada aspek strategis, ekonomi dan militer menyangkut makin masifnya gerakan-gerakan Indo-Pasifik yang melibatkan banyak negara dengan wilayah yang cukup luas yang dalam perkembangannya kalau tidak direspons secara piawai akan menimbulkan dampak negatif terhadap realitas dan dinamika NKRI,” kata Amir.
Sejarah membuktikan, mulai dari kerjasama perdagangan candu antara Negara Rropa dan Cina sejak awal abad ke-19, menimbulkan indikasi kuat bahwa dalam proses kerja sama pengelolaan sumber daya perusahaan-perusahaan multi nasional biasanya juga dimanfaatkan juga untuk melaksanakan operasi intelijen bagi kepentingan negara pemilik perusahaan multinasional dimaksud.
Kekhawatiran inilah yang sepatutnya mendapat perhatian pemerintah khususnya Menteri ESDM untuk juga melakukan analisis bahwa mungkin saja karena kondisi finansial dan ekonomi Shell belum mampu melaksanakan kewajibannya dalam pengelolaan Blok Masela.
Namun karena izinnya belum dicabut, maka bisa saja keberadaan Shell di Blok Masela dimanfaatkan sebagai selimut untuk melakukan operasi intelijen bagi kepentingan tertentu.
“Inilah masalah penting kenapa kita minta Menteri ESDM agar memutuskan perjanjian kerja sama dan memerintahkan Shell hengkang dari Blok Masela,” pungkas Amir. (bhd)
