Kemenangan yang diraih Pasangan Gubernur-Wakil Gubernur Pramono-Rano di Pilkada DKI 2024 disambut dengan tekad kuat membangun Kota Jakarta secara bersama-sama.
Bahkan, Prasetyo Edi Marsudi selaku ketua harian Tim Pemenangan Ramono-Rano menegaskan, kemenangan tersebut harus diiringi dengan untuk kerja keras demi kesejahteraan rakyat.
“Hal pertama yang akan kami lakukan dalam waktu dekat yakni menyambangi Pj gubernur Jakarta. Bersilaturahmi dan menyampaikan hal penting,” ujar pria yang akrab disapa Pras itu kepada idnews.co.id, Jumat (13/12/2024), di Jakarta Pusat.
Pihaknya, sambung Pras, harus segera menyambangi Pj gubernur demi performa pelayanan yang lebih baik untuk warga Jakarta, sebelum Pasangan Pramono-Rano dilantik dan berkantor di balaikota.
Tak lupa, Pras juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkup DKI Jakarta yang telah membantu proses penyelenggaraan Pilkada 2024.
“Terima kasih kepada Pj gubernur, DPRD, pimpinan perangkat daerah, walikota, camat, lurah, RW, RT, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh Betawi, tokoh pemuda, seniman, dan seluruh masyarakat DKI Jakarta yang telah membantu kelancaran pelaksanaan Pilkada,” tutur Pras.
Selain itu, Pras meminta kepada seluruh pejabat dan ASN Pemprov DKI agar menjaga soliditas dan stabilitas serta menciptakan situasi kondusif sebelum pelantikan Pramono-Rano sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih.
“Pemerintahan harus tetap kondusif dan terjaga. Makanya kami minta agar Pj gubernur DKI Jakarta tidak melakukan mutasi jabatan sampai dengan dilantiknya gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta terpilih pada Februari 2025,” tandas ketua DPRD DKI Jakarta 2019-2014 itu.
Bila menginginkan mutasi pejabat, lanjut Pras, Pj gubernur DKI harus menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
“Karena itu dengan hormat, kami mohon kearifan dan kebijakan dari Mendagri agar tidak memberikan persetujuan tertulis apabila Pj gubernur DKI Jakarta mengusulkan mutasi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta,” kata dia.
Tujuan tidak dilakukan mutasi sebelum pelantikan gubernur-wakil gubernur, tambah Pras, sebagai bagian dari menjaga kondusivitas penyelenggaraan pemerintahan di DKI Jakarta pasca Pilkada.
Di sisi lain, kata Pras, hal penting yang harus menjadi perhatian seluruh ASN di Pemprov DKI Jakarta yakni menghadapi berbagai persoalan yang dihadapi saat ini.
Antara lain, ketersedian stok pangan dan stabilitas Harga jelang Natal dan Tahun Baru hingga masalah dalam menghadapi cuaca dimusim hujan.
“Yakinkan ketersediaan pangan dan harga terjaga dan situasi kondusif dimasing masing wilayah,” tegas dia.
Pras menambahkan, pernyataan tersebut merupakan sikap dari gubernur dan wakil gubernur terpilih. Mengingat banyaknya isu-isu yang berkembang belakangan ini.
“Pernyataan ini terkait dengan informai tentang kegelisahan di kalangan ASN yang kami terima. Informasinya akan ada mutasi pejabat oleh Pj gubernur dalam waktu dekat ini,” ungkap Pras.
Meski demikian, Pras mengingatkan Kembali agar kalangan ASN di Pemprov DKI tetap semangat bekerja melayani masyarakat. “Kita kawal pembangunan DKI Jakarta ke depan,” pungkas dia. (bhd)
