Namun nyatanya, masih banyak warga yang mengeluhkan terkait minimnya alat di fasilitas kesehatan (faskes) seperti Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).
Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina mengatakan, keluhan tersebut disampaikan warga saat reses di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, kemarin (25/1).
“Saya masih mendapat banyak aduan terkait ketersediaan alat kesehatan di tingkat posyandu untuk melakukan skrining terhadap balita,” ungkap Elva saat dihubungi (26/1).
Untuk itu, Elva mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera menyelesaikan terkait minimnya alat kesehatan di Posyandu yang menyebabkan terkendalanya pelaksanaan skrining kesehatan bagi balita dan anak-anak di wilayah tersebut.
“Alat kesehatan Posyandu saat ini sifatnya masih pinjam pakai dari Puskesmas ke tingkat RW, yang menjadi masalah adalah saat di satu wilayah RWnya banyak, warganya banyak tapi alatnya terbatas,” ungkap dia.
Oleh sebab itu, sambung Elva, Jakarta masih punya banyak PR untuk tuntaskan permasalahan stunting. Terlebih mengingat sepanjang tahun 2023, Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta aktif menemukan kasus anak-anak bermasalah gizi termasuk stunting.
“Kalau target dari Pak Presiden 14 persen untuk nasional, DKI Jakarta harus lebih baik lagi,” ungkap dia.
Selain itu, menurut dia, sosialisasi terkait kebutuhan gizi anak dan ibu hamil juga harus ditingkatkan sebagai bentuk pencegahan stunting.
“Selain itu perlu adanya analisis data dan identifikasi wilayah rawan stunting ataupun kelompok rawan stunting,” tangkas dia.
Pemprov DKI Jakarta menargetkan tidak ada kasus baru stunting di ibukota pada 2024, setelah melakukan upaya penanganan pada tahun lalu.
Kepala Dinas Kesehatan DKI Ani Ruspitawati mengatakan, penanganan stunting sepanjang 2023 di antaranya pemberian makan bergizi kepada bayi di bawah lima tahun (balita). (ria)
