IDNEWS.CO.ID – Legislator DKI Jakarta menilai pentingnya sinergi antar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta demi mendongkrak perekonomian ibu kota.
Tercatat, 23 perseroan yang dimiliki DKI Jakarta yang harus kompak untuk saling mengisi untuk kepentingan masyarakat.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail mengatakan, pemerintah daerah memiliki dua sayap dalam melayani warganya.
Pertama, lewat organisasi perangkat daerah (OPD) dan kedua BUMD DKI Jakarta yang bergerak secara korporasi.
Puluhan perseroan itu, sambung Ismail, bergerak di berbagai bidang mulai dari pangan, transportasi, infrastruktur, properti, perbankan, pariwisata, dan sebagainya.
Seluruh korporasi itu harus berkolaborasi agar pelayanan kepada masyarakat lebih maksimal.
“Kayak pangan, leading sectornya memang DKPKP (Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian) tapi dia mendapat backup dari tiga BUMD yaitu Food Station Tjipinang Jaya, Dharma Jaya dan Pasar Jaya,” ujar Ismail.
Demikian diungkapkan Ismail saat diskusi Balkoters Talks bertajuk ‘Peran BUMD Dalam Mendongkrak Ekonomi Jakarta’ di Bengkel Jurnalis Balai Kota DKI, Senin (14/8/2023).
Turut hadir dalam kesempatan itu, Kepala Bidang Usaha Pangan, Utilitas, Perpasaran dan Industri BP BUMD DKI Jakarta Thomas, Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya, dan Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah.
“Begitu juga BUMD di bidang transportasi, di sana ada Transjakarta di darat, ada MRT Jakarta dan LRT Jakarta (berbasis rel) yang tergabung ke dalam JakLingko,” lanjut Ismail yang merupakan politisi PKS.
Menurut Ismail, sinergi antar perseroan menjadi suatu kebutuhan yang mutlak.
Sebab, perseroan tidak akan bisa bekerja sendiri, sehingga butuh dukungan dari perusahaan lainnya.
Ismail mengurai, ada delapan dampak positif dari sinergi BUMD bagi perekonomian Jakarta.
Pertama, peningkatan pendapatan daerah, dan kedua pengembangan infrastruktur.
Ketiga, terciptanya lapangan kerja, keempat peningkatan daya saing daerah.
Kelima, pengembangan industri lokal, keenam investasi dalam inovasi dan teknologi.
Ketujuh, sambung Ismail, diversifikasi ekonomi.
Sedangkan kedelapan, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Untuk sinergitas ini catatannya dia harus didukung oleh manajemen yang baik, transparan, akuntabel serta fokus pada tujuan pembangunan yang berkelanjutan, bukan parsial,” jelas Ismail.
Meski kepala daerah berbeda-beda, kata dia, hendaknya pembangunan di Jakarta harus tetap berkelanjutan demi kepentingan masyarakat.
Apalagi sampai tahun 2026, kepala daerah sebelumnya pada 2022 telah membuat Rencana Pemerintah Daerah (RPD) 2023-2026.
“Ini menandakan bahwa tidak boleh lepas dari tema pembangunan yang berkelanjutan,” ucapnya.
Pada tempat yang sama, Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Pamrihadi Wiraryo mengatakan, perseroan menjadi kepanjangan tangan eksekutif.
Di Jakarta, pihaknya berkomitmen untuk menghadirkan pangan terjangkau namun berkualitas premium.
“Untuk Food Station menjadi salah satu BUMD DKI Jakarta yang bergerak di bidang ketahanan pangan,” imbuh Pamrihadi.
Menurut dia, program ketahanan pangan dapat dilakukan dengan berkolaborasi bersama OPD.
Di sini, OPD bertindak sebagai pembuat kebijakan dan BUMD sebagai penyuplai kebutuhan pangan.
“BUMD merupakan kepanjangan tangan dari kepala daerah, dalam hal ini mengeksekusi kegiatan-kegiatan dengan mekanisme korporasi,” tutur Pamrihadi.
“Kami BUMD sebagai pemilik sumber daya. Oleh sebab itu, sering kali disebut dengan supllu guarantor. Jadi, manakala antara demmand dengan supply bertemu itu akan berjalan suatu program,” pungkas Pamrihadi. (bhd)
